Visa dan Mastercard Jajaki Gerbang Pembayaran Nasional

Perusahaan multinasional mulai menjajaki peluang untuk bergabung dalam sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Direktur Mastercard Indonesia, Tommy Singgih, berujar pihaknya memutuskan menjalin kerja sama dengan lembaga switching GPN. “Kami memutuskan mengambil kesempatan itu. Saat ini kami tengah dalam pembicaraan tahap teknis dengan salah satu dari mereka untuk merealisasi kerja sama dalam GPN,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Direktur Bisnis PT Artajasa Pembayaran Elektronis, Anthoni Morris, menuturkan sejauh ini kedua prinsipal global tersebut telah memulai penjajakan dengan lembaganya. “Pendekatan sudah ada. Tapi model bisnisnya seperti apa, kami minta mereka ketemu dengan BI dulu.“ Dia mencontohkan, hal itu terkait dengan biaya transaksi yang dikenakan apakah seragam, yaitu 0,15 persen untuk transaksi on us dan 1 persen untuk transaksi off us. “Kalau dari BI sudah clear, baru kami lanjutkan,” ujarnya.

baca juga : http://paul-rudd.org/apa-kelebihan-yang-dimiliki-genset-perkins/

Anthoni mengatakan dalam ketentuan disebutkan bahwa prinsipal global yang ingin bergabung dalam GPN di antaranya harus terkoneksi dengan paling banyak dua lembaga switching lokal. “Nanti mereka akan membuat sistem otorisasi di sini, kemudian memberikan notifikasi kepada bank penerbit kartu,” katanya. Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia, Pungky P. Wibowo, menegaskan syarat prinsipal global yang ingin bergabung dalam GPN adalah harus berafiliasi dengan lembaga switching lokal.

Sejauh ini terdapat empat switching lokal yang telah berlisensi GPN, yaitu Artajasa (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), PT Daya Network Lestari (ATM Alto), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN). Pungky mengatakan prinsipal global memiliki kesempatan berpartisipasi dalam GPN melalui dua mekanisme. Caranya partisipasi langsung sebagai lembaga switching GPN atau s ecara tidak langsung melalui afiliasi dengan lembaga switching GPN.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan transaksi menggunakan prinsipal global menimbulkan biaya US$ 2 miliar setahun. Menurut dia, GPN merupakan langkah tepat untuk menciptakan kedaulatan sistem pembayaran Indonesia. Namun Darmin mengungkapkan, pengaturan pembatasan besaran saham prinsipal asing maksimal 20 persen membuat pemerintah AS keberatan.

Hal tersebut, menurut Darmin, menjadi salah satu pemicu peninjauan ulang fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dalam kerja sama perdagangan Indonesia dengan AS. “Nah dia marah karena itu,” ucapnya.