Lapas Sukamiskin Bangun Tempat Besuk Pengganti Saung

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana membangun fasilitas umum berupa tempat besuk tahanan sebagai pengganti saung pribadi milik para narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. “Akan dibuatkan tempat yang representatif nantinya untuk kunjungan,” kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Dodot Adi Koeswanto, di Lapas Sukamiskin, Bandung, kemarin. Menurut Dodot, tempat besuk itu bakal diperuntukkan bagi seluruh warga binaan di Lapas Sukamiskin. “Tidak untuk pribadi-pribadi warga binaan,” ucapnya.

Kemarin malam, sejumlah petugas membongkar 32 saung mewah di dalam area Lapas Sukamiskin. Pembongkaran dimulai pukul 17.25 WIB. Puluhan petugas lapas masuk melalui pintu utama. Tak lama kemudian, beberapa kendaraan jenis pikap keluarmasuk membawa muatan bongkahan saung dan aneka barang dari dalam lapas. Pembongkaran puluhan saung itu dilakukan menyusul terbongkarnya kasus penyuapan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Hussein, oleh terpidana kasus korupsi Fahmi, Darmawansyah.

baca juga : http://paul-rudd.org/apa-kelebihan-yang-dimiliki-genset-perkins/

Fahmi yang terjerat kasus suap proyek Badan Keamanan Laut, menyuap Wahid dengan memberikan Rp 279,92 juta dan US$ 1.410 serta mobil Mitsubishi Triton dan Pajero Sport Dakar. Suap itu diberikan supaya Fahmi mendapatkan sejumlah fasilitas mewah di dalam penjara serta izin keluar penjara secara khusus. Sebagian narapidana Lapas Sukamiskin memang mendapatkan fasilitas istimewa. Selain kamar mewah dan izin keluar penjara, mereka bisa memiliki saung pribadi untuk menerima tamu.

Para tahanan itu tidak mau menggunakan tempat penerimaan tamu yang sudah disediakan oleh lapas. “Tempat kunjungannya sebenarnya antara kantor dan blok hunian, jadi ada tempat untuk mereka berkunjung dan menemui keluarganya itu ada,” ujar Dodot. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lapas Sukamiskin, Kusnali, mengatakan tidak ada narapidana yang protes maupun menghalangi pembongkaran saung.

“Mereka menerima terkait dengan pelaksanaan ini sehingga proses pembongkaran berjalan dengan lancar,” katanya. Kemarin, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, mendatangi gedung KPK. “Membahas upaya perbaikan dalam pengelolaan sistem permasyarakatan,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah. Dalam pertemuan tersebut, KPK menyerahkan kajian dan rekomendasi tahun 2010 terkait dengan upaya perbaikan pengelolaan lapas.

Sedangkan Dirjen Pas menyerahkan rencana revitalisasi lapas dan rutan yang tengah berjalan. KPK, Febri melanjutkan, berharap perbaikan lapas bisa dilakukan secara konsisten dan diperhatikan pihak terkait. “Sebuah aktivitas tidak akan berhasil jika dilakukan sendiri, butuh partisipasi yang sama antara pihak terkait,” kata dia.